Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD, Soroti Efisiensi Anggaran

Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD, Soroti Efisiensi Anggaran

Prediksi HK — Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dukungan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi anggaran.

Anggaran Pilkada yang Terus Membengkak

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengungkapkan bahwa dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pilkada telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, angka tersebut mencapai hampir Rp 7 triliun. Jumlah itu terus meroket dan pada tahun 2024, dana hibah untuk Pilkada telah melampaui Rp 37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi pertimbangan serius.

Efisiensi Proses dan Tekan Ongkos Politik

Sugiono meyakini bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD jauh lebih efisien. Efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penghematan anggaran dan ongkos politik yang selama ini membebani.

Menurutnya, ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah selama ini cenderung sangat mahal dan bersifat prohibitive. Tingginya biaya ini kerap menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang memiliki kemampuan untuk mengabdi, namun terkendala oleh besarnya dana kampanye.

“Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono.

Dukungan Penuh untuk Perubahan Sistem

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dari sisi proses, mekanisme, dan anggaran tersebut, Partai Gerindra secara terbuka mendukung rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat dan berorientasi pada kapasitas kepemimpinan, bukan sekadar kemampuan finansial.