TVTOGEL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti kinerja jajaran internalnya, khususnya Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), Rilke Jeffri Huwae, dalam menangani maraknya praktik tambang ilegal di Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Bahlil secara terbuka mempertanyakan keberanian anak buahnya tersebut dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Pak Dirjen Gakkum mana ya? Komisi VII lagi uji nyali Bapak ini. Kalau tidak punya nyali, sebaiknya pertimbangkan posisi Bapak. Saya tidak main-main,” ujar Bahlil dengan nada tegas, dikutip Rabu (12/11/2025).
Kritik DPR terhadap Kinerja Gakkum
Teguran keras Bahlil muncul setelah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rohid, menyampaikan kritik terhadap lemahnya penindakan terhadap tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah.
Menurut Rohid, Kementerian ESDM seharusnya mampu mengambil langkah konkret untuk menertibkan tambang-tambang yang beroperasi tanpa izin. Ia menilai hingga kini belum terlihat gebrakan nyata dari Ditjen Gakkum.
“Sampai hari ini, banyak tambang ilegal dibiarkan begitu saja. Kami belum melihat pergerakan nyata dari Dirjen Gakkum. Harus ada tindakan tegas di lapangan,” ujar Rohid.
Rohid juga menyebut, pihaknya memiliki data dan lokasi tambang ilegal di sejumlah wilayah. Ia bahkan menawarkan pendampingan agar Kementerian ESDM dapat turun langsung menindak para pelaku.
“Komisi VII siap mendampingi ke lokasi-lokasi tambang ilegal. Jangan sampai Direktorat Gakkum hanya ada nama, tapi tidak berfungsi,” tambahnya.
Teguran Bahlil sebagai Peringatan
Menanggapi hal itu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik tambang ilegal yang merugikan negara. Ia menekankan pentingnya keberanian aparat penegak hukum di internal kementerian untuk bertindak tegas sesuai aturan.
Menurutnya, tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber kebocoran pendapatan negara dan menciptakan ketimpangan ekonomi di daerah penghasil tambang.
“Kalau kita takut menindak tambang ilegal, lalu siapa yang akan melindungi sumber daya alam kita? Ini bukan soal jabatan, tapi tanggung jawab,” tegas Bahlil.
Langkah Tegas Diharapkan
Kementerian ESDM saat ini tengah didesak untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah, guna memastikan kegiatan pertambangan di Indonesia berjalan sesuai izin dan ketentuan hukum.
Dengan tekanan dari DPR dan instruksi tegas dari menteri, publik berharap langkah konkret segera diambil untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang masih bebas beroperasi di berbagai wilayah.
“Ini momentum bagi Gakkum ESDM untuk menunjukkan kinerjanya. Jangan hanya duduk di belakang meja, tapi turun langsung ke lapangan,” pungkas Bahlil.
